Pemkab Bekasi Perkuat Pengawasan Dana Desa Lewat Workshop Evaluasi 2026
CIKARANG PUSAT — Pemerintah Kabupaten Bekasi memperkuat pengawasan dan tata kelola dana desa melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Selasa (05/05/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, serta perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan workshop tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam mengelola anggaran secara tepat, transparan, dan sesuai regulasi.
“Workshop ini penting agar kepala desa memahami bagaimana pengelolaan dana desa yang baik. Jangan sampai dana yang sudah diberikan justru disalahgunakan dan berujung pada masalah hukum,” ujarnya.
Menurut Asep, evaluasi pengelolaan keuangan desa menjadi langkah penting untuk memastikan dana desa benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.
Ia menambahkan, kehadiran BPKP serta DPR RI dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan panduan sekaligus pengawasan yang konstruktif bagi pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola keuangan.
“Melalui evaluasi ini, kita ingin memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Selain sesi diskusi dan evaluasi, kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan dan aset terbaik di Kabupaten Bekasi.
Pemkab Bekasi berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kapasitas aparatur desa sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (red)
