Pengangguran Tertinggi di Jabar, Jababeka Satukan Industri dan SMK Benahi SDM Bekasi
JABABEKA, KABUPATEN BEKASI – Kabupaten Bekasi yang dikenal sebagai pusat industri terbesar di Jawa Barat masih dibayangi paradoks ketenagakerjaan. Di tengah ribuan lowongan kerja yang tersedia di kawasan industri, tingkat pengangguran daerah ini justru mencapai 8,78 persen, tertinggi di Jawa Barat. Salah satu penyebab utamanya dinilai berasal dari rendahnya kesiapan lulusan SMK terhadap kebutuhan industri.
Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam Forum Diskusi Strategis (FGD) bertema “Peningkatan Kualitas SDM Siswa SMK untuk Kurangi Pengangguran di Kabupaten Bekasi” yang digelar PT Jababeka Infrastruktur di Hotel Antero Jababeka, Kamis (30/4/2026).
FGD dihadiri perwakilan perusahaan di kawasan Jababeka, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), KCD Wilayah III Jawa Barat, kepala SMK, hingga Bursa Kerja Khusus (BKK).
Dalam forum itu, data BPS mengungkap sebanyak 88,8 persen pengangguran lulusan SMA dan SMK belum pernah mengikuti pelatihan kerja. Selain itu, rata-rata lama sekolah masyarakat masih setara kelas 1 SMA, dinilai belum mampu memenuhi tuntutan industri modern yang semakin kompetitif.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ida Farida, M.Si., mengatakan persoalan utama yang kerap dikeluhkan perusahaan adalah lemahnya kompetensi dasar lulusan SMK.
“Perusahaan masih mengeluhkan kemampuan matematika dasar siswa SMK yang lemah, mental kerja yang belum siap, serta keterbatasan bahasa. Karena itu diperlukan reformasi kurikulum sejak pendidikan dasar dengan penguatan STEM agar lahir grand design kolaborasi multisektor,” ujarnya.
Direktur PT Jababeka Infrastruktur, Didik Purbadi, menegaskan kawasan industri tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyedia lahan usaha, tetapi juga harus menjadi penggerak pembangunan sumber daya manusia.
“Kami ingin kawasan industri menjadi orkestrator pengembangan SDM melalui sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan sekolah, pemerintah, dan industri. Pola ini sebelumnya berhasil diterapkan dalam program pemberdayaan karang taruna yang menghasilkan tenaga kerja terampil,” katanya.
Koordinator KCD Wilayah III Jawa Barat, Hj. Rina Parlina, S.IP., MM., mendorong SMK lebih aktif membangun kemitraan dengan dunia industri melalui program Teaching Factory (TEFA), kelas industri, serta pemerataan kualitas pendidikan vokasi.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan karakter siswa melalui program Sekolah Maung berbasis Gapura Panca Waluya yang tengah dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, perwakilan PT Cisindo, Ayu, menyoroti pentingnya pembentukan etos kerja bersama antara sekolah dan industri. Ia juga menilai platform KarirHub masih perlu pembenahan, terutama dalam kurasi lowongan kerja dan konsistensi regulasi.
Masukan turut datang dari kalangan sekolah. Haris Munbarzan dari BKK SMKN 1 Cikarang Barat bersama Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) mengusulkan revitalisasi Forum BKK yang vakum sejak 2019, termasuk penguatan program magang terstruktur dan skema rekrutmen berbasis kontrak kerja.
FGD tersebut menghasilkan tiga komitmen strategis, yakni pembentukan tim lintas sektor antara perusahaan, KCD, dan BKK untuk peningkatan kualitas SMK secara berkelanjutan, pengarusutamaan isu pengangguran dalam APBD dan roadmap RPJMD 2029, serta penerapan model pendidikan berkarakter Jawa Barat.
Bappeda Kabupaten Bekasi menyatakan seluruh masukan dalam forum akan menjadi bahan penyusunan roadmap penurunan pengangguran daerah.
“Infrastruktur SDM adalah investasi jangka panjang bagi keberlanjutan industri di Bekasi,” kata Didik Purbadi menutup forum. (red)
