
KABUPATEN BEKASI – Sebuah video narasi puitis yang menyuarakan luka hati masyarakat Bekasi mendadak viral di berbagai platform media sosial. Video yang diunggah oleh Jurpala Indonesia, organisasi aktivis lingkungan dan relawan kebencanaan, menjadi representasi kemarahan publik setelah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Narasi tersebut menyoroti hancurnya harapan akan Bekasi yang maju, sejahtera, dan terjaga lingkungannya, namun justru kembali terjerembab dalam lubang korupsi yang sama untuk kedua kalinya dalam sejarah kepemimpinan daerah tersebut.
Respons Netizen: Soroti Kekayaan sang Bupati
Unggahan tersebut memantik bermacam komentar pedas dari netizen yang menyayangkan perilaku koruptif para pejabat. Banyak warganet yang gagal paham mengapa seorang pemimpin dengan latar belakang kekayaan mencapai Rp79 miliar masih terlibat dalam suap “ijon proyek”.
“Lingkungan makin rusak, banjir di mana-mana, eh bupatinya malah ijon proyek. Rakyat butuh solusi bencana, bukan pamer rompi oranye!” tulis salah satu akun di kolom komentar yang viral tersebut.
Ketua Umum Jurpala Indonesia Angkat Bicara
Menanggapi gelombang dukungan dan kritik netizen yang begitu masif, Ketua Umum Jurpala Indonesia, Gilang Bayu Nugraha, S.H., menyampaikan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa narasi puisi tersebut adalah bentuk kegelisahan nyata dari para relawan yang selama ini berjibaku dengan masalah lapangan.
“Kami dari Jurpala Indonesia, sebagai aktivis lingkungan dan relawan kebencanaan, berterima kasih kepada netizen atas masukan dan kritik pedasnya. Ini adalah bentuk cinta rakyat terhadap Bekasi. Kami juga merasa sangat malu, karena dua Bupati di Kabupaten Bekasi dalam periode berbeda harus berakhir di tangan KPK,” ujar Gilang Bayu Nugraha, S.H., Minggu (21/12/2025).
Gilang menekankan bahwa tertangkapnya ADK membuat banyak pekerjaan rumah (PR) besar di Kabupaten Bekasi terbengkalai. Sebagai relawan yang fokus pada isu lingkungan dan bencana, Jurpala melihat korupsi sebagai akar dari lambatnya penanganan masalah krusial di daerah tersebut.
“Keyakinan akan Bekasi yang bangkit dan sejahtera kini pupus di tengah jalan. Janji untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan ketenagakerjaan sirna seketika. Hari ini Bekasi kehilangan pemimpin, dan kami meminta dengan tegas agar kasus OTT ini tidak terulang kembali. Cukup sudah, jangan ada kali ketiga,” tegas Gilang.
Desakan Untuk Transparansi
Jurpala Indonesia juga menyoroti adanya dugaan pemerasan terkait dana CSR yang menyeret unsur penegak hukum. Gilang menyatakan bahwa para relawan kebencanaan seringkali kesulitan mendapatkan dukungan fasilitas untuk penanganan bencana, sementara dana publik justru diduga menjadi bancakan oknum pejabat.
“Kami berjuang di lapangan saat bencana melanda, melihat lingkungan rusak, sementara para pejabatnya asyik bertransaksi di bawah meja. Kami menuntut proses hukum yang transparan dan adil demi kepercayaan publik,” tutupnya.
Tentang Jurpala Indonesia: Jurpala Indonesia (Jurnalis Pencinta Alam dan Peduli Bencana) adalah organisasi yang menghimpun aktivis lingkungan dan relawan kebencanaan yang aktif bergerak dalam pelestarian alam serta mitigasi dan penanggulangan bencana di Indonesia. (Red)