
SUKATANI – Banjir yang merendam sejumlah titik di Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, kembali memunculkan persoalan klasik penanganan infrastruktur air di Kabupaten Bekasi. Pada Senin (3/11/2025), Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang turun langsung ke lokasi terdampak, meninjau sekolah-sekolah, tanggul jebol, hingga kawasan permukiman yang masih tergenang.
Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Pj Sekretaris Daerah, perangkat daerah terkait, Baznas, perwakilan BNPB, Camat Sukatani, dan Kepala Desa Sukamanah. Di lapangan, Bupati menyapa warga yang sejak beberapa hari terakhir berada dalam kondisi darurat.
Dari hasil peninjauan, Ade menyoroti adanya pekerjaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang tertunda dan dianggap sebagai salah satu pemicu utama meluapnya air ke permukiman.
“Salah satunya pekerjaan BBWS yang tertunda. Ini menjadi sumber utama air meluap ke pemukiman. Saya minta pihak BBWS segera tanggap agar genangan tidak semakin meluas,” ujar Ade.
Bupati juga mencermati kondisi rumah warga yang rusak diterjang banjir. Ia menegaskan pemerintah daerah akan memberikan bantuan sesuai status kepemilikan lahan.
“Kalau lahannya milik pribadi dengan bukti kepemilikan yang sah, kita bantu lewat program Rutilahu. Tapi kalau tanahnya milik negara, kita berikan logistik, makanan, dan tempat istirahat sementara,” katanya.
Ade menekankan perlunya langkah cepat pada titik-titik tanggul yang jebol. Menurutnya, penahan air sementara harus segera dibuat sebelum pekerjaan permanen diselesaikan.
“Untuk jangka panjang, pemasangan beton penahan harus dipercepat agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Di tengah kondisi yang serba darurat, Ade menegaskan pentingnya kerja lintas sektor.
“BNPB sudah menyatakan kesiapannya. Pemerintah daerah akan menggandeng berbagai pihak, termasuk CSR, agar penanganan betul-betul dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain meninjau lokasi banjir, Ade juga melihat langsung dapur umum BPBD di depan Kantor Desa Sukamanah yang menjadi pusat distribusi logistik untuk warga terdampak. Usai kunjungan lapangan, ia memimpin rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan BNPB guna merumuskan langkah cepat pascabanjir.
“Yang paling penting sekarang tindakan cepat dan nyata di lapangan,” tandasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menyebut ada tiga fokus utama penanganan pascabanjir yang kini dikerjakan pemerintah daerah.
Pertama, perbaikan pintu air BSH 0 yang sudah lama tidak berfungsi dan kini tengah dikerjakan Dinas SDABMBK dengan target selesai sepekan. Kedua, pemasangan sitpel atau tembok penahan tanggul yang masih dikoordinasikan dengan BBWS. Ketiga, pembersihan sampah di sepanjang aliran kali dari Sukatani hingga Muara Gembong, yang saat ini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.
Di Desa Sukamanah sendiri terdapat tiga titik tanggul jebol dan beberapa segmen tanggul kritis.
“Di bawah tanggul ada pori-pori yang bisa membesar jika terus tertekan air. Masyarakat dan relawan sudah mulai memperkuat tanggul dengan karung pasir,” ujar Muchlis.
Penanganan sementara kini berpacu dengan waktu. Pemerintah daerah dituntut mempercepat pekerjaan struktural yang tertunda, sembari menyiapkan langkah jangka panjang untuk mencegah banjir berulang—sebuah pekerjaan rumah tahunan yang kembali menagih penyelesaian serius. (**)